Sabtu, 29 April 2017

Apa Maksud FH Mengatakan Bahwa KPK tidak Perlu Main Politik

AGEN POKER


Apa Maksud FH Mengatakan Bahwa KPK tidak Perlu Main Politik

Apa Maksud FH Mengatakan Bahwa KPK tidak Perlu Main Politik
Apa Maksud FH Mengatakan Bahwa KPK tidak Perlu Main Politik

  AGEN POKER

Hak angket DPR untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani resmi diputuskan dalam rapat paripurna hari ini.KPK tetap keras tak ingin membuka rekaman pemeriksaan Miryam meski DPR menggunakan angket. Bahkan, KPK mengkritisi penyetujuan hak angket tersebut.

Dengan Membuka Rekaman Pemeriksaaan Miryam meski DPR menggunakan angket. Bahkan,KPK mengkritisi penyetujuan hak angket tersebut.

Ketua DPR Fahri Hamzah berkata KPK tiidak memilki hak untuk mempertanyakan keabsahan angket tersebut.Fahri menegaskan KPK tidak perlu menjelma menjadi lembaga politik dan lebih baik fokus pada tugas penegakan hukum.

SITUS POKER ONLINE

"Itu bukan tugas KPK.KPK enggak perlu mengembangkan diri menjadi lembaga politik ya.KPK tidak perlu menjadi lembaga politik fokus kalau mau jadi penegak hukum penegak hukum saja,"Ucapaan Fahri di Kompleks Parlemen Senayan,
"Kalau diia mengembangkan diirii menjadii lembaga poliitiik iitu memunculkan dii dalam iitu ada faksii-faksii di dalam itu ada persengketaan itu enggak boleh itu,"Bersambung

Lembaga antirasuah ini diminta patuh terhadap UU, terutama No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK telah diatur bahwa KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala pada Presiden RI, DPR, dan BPK.

AGEN POKER TERPERCAYA

"Ya itu kan nantii saja ya kita lihatnya ya.Karena giinii di Indonesia ini ada riibuan UU bukan satu UU riibuan UU. Semua UU itu berlaku dan harus kita taati. Dan saya kira kita harus mentaati semua UU yang berlaku,"Ucapannya

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani saat proses penyidikan. KPK juga mengkritisi penyetujuan hak angket di DPR mengenai hal tersebut.

AGEN POKER TERPERCAYA

Dan sejumlah anggota fraksi di DPR yang menolak usulan hak angket pun menjadi pertimbangan KPK. "Terdapat penolakan dari sejumlah anggota DPR dan bahkan ada fraksi yang walk out. Apakah hal itu berkonsekuensi terhadap sah atau tidaknya keputusan hak angket tersebut akan kami pelajari terlebih dahulu,"Ucapan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif

Laode juga menyinggung mengenaii syarat Undang-Undang MD3 yang mengatur keputusan hak angket.

"Ada syarat di UU MD3, bahwa usul menjadii hak angket jiika diihadiri lebiih darii 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambiil dengan persetujuan lebiih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir...

0 komentar:

Posting Komentar