AGEN POKER
Rencana Hak Angket Nonaktifkan Ahok,Ditolak Enam Fraksi
 |
| AGEN POKER - Rencana Hak Angket Nonaktifkan Ahok,Ditolak Enam Fraksi |
AGEN DOMINO QQ
Anggota DPR Empat Fraksi yang mendorong pengajuan hak angket kepada Pemerintah terkait keputusan untuk menonaktifkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama Di tolak oleh Enam Fraksi Pendukung Pemerintah.
Sikap tersebut disampaikan dalam konfrensi pers di Gedung Parlemen,Jakarta. Pimpinan Keenam fraksi yang hadir diantaranya Plt.Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto,Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat, Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon, Bertu Merlas dari Fraksi PKB, dan Syaifullah Tamliha dari Fraksi PPP.
Sementara dari Fraksi PAN tidak hadir dengan alasan terlebih dahulu telah menyatakan tidak mendukung hak angket secara resmi.
Agus Gumiwang yang merupakan jurus bicara keenam Fraksi mengatakan kebijakan Presiden lewat Mendagri Tjahjo Kumolo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Dan tidak ditemukan adanya pelanggaran Undang-undang,” tegas Agus.
AGEN POKER TERPERCAYA
Menurutnya,Pemerintah juga telah meminta fatwa dari Makmah Agung (MA),oleh sebab itu sebaiknya semua pihak menunggu pernyataan sikap resmi dari MA dan mengenai multitafsir UU bisa di selesaikan lewat rapat dengan Komisi II DPR.
“Bahwa ada fraksi tertentu butuh pencerahan, kita hargai. Tapi itu bisa dalam dilakukan dalam forum RDP di Komisi II,” tuturnya.
Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat juga mengungkapkan bahwa semua anggota fraksi pendukung Pemerintah sudah mengetahui arah kebijakan fraksi,sehingga pihaknya tidak khawatir bila ada anggotanya membelot.
“Kami takkan terlalu khawatir, apakah akan ada anggota dari fraksi pendukung yang mendukung. Insya Allah tak ada,” ungkap Viktor.
“Kita tunggu saja, toh kita akan dengar fatwa MA seperti apa. Jadi kami mohon kepada teman fraksi lain untuk kita sabar agar MA bisa menelah sehingga mengeluarkan fatwa yang ada landasan hukumnya.” tegasnya.
SITUS POKER ONLINE
Utut Adianto dari Fraksi PDIP juga menegaskan pengajuan hak angket belum tentu bisa lolos. Sebab, prosesnya adalah rapat pimpinan dewan memutuskan pengajuan hak angket dibawa ke rapat paripuna DPR dan Bila disepakati,maka paripuna DPR kemudian membahas persetujuan untuk ditindaklanjunti atau tidak.
“Bila tak ada persetujuan secara mufakat. Kalau tak ada mufakat, ya voting,” kata Utut.
“Jadi terlalu dini bila dikatakan usulan hak angket ini pasti ada kelanjutan atau tidak.”
“Apakah yakin kalau voting akan menang?” tanya wartawan.
“Kalau bisa jangan sampai voting seperti itu. Kalau bisa dimusyawarahkan saja,” jawab Utut.
0 komentar:
Posting Komentar